Yogyakarta, DP3AP2 DIY (26/02/2026) – Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menerima kunjungan Studi Banding Pemerintah Provinsi Lokasi Program SKALA dalam rangka pembelajaran pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan daerah, Rabu–Kamis (25–26 Februari 2026). Kegiatan kali ini difasilitasi oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas melalui Program Kerja Sama Indonesia–Australia, Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) ini diikuti oleh enam provinsi dampingan, yaitu Aceh, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, dan Maluku.

Pada hari pertama, adalah pembahasan tentang Tata Kelola PUG di DIY. Menghadirkan narasumber dari Bappenas, Kementerian PPPA, Bapperida DIY dan DP3AP2 DIY. Diskusi sangat hangat dengan banyaknya respon dan pertanyaan yang menunjukan minat pembelajaran yang tinggi terutama dengan apa yang sudah dilakukan Pemerintah DIY terkait implementasi PUG yang dianggap peserta sudah berlari ketimbang daerah lain. Peserta dari berbagai provinsi aktif menyampaikan pertanyaan, berbagi pengalaman daerah masing-masing, serta mendiskusikan tantangan implementasi layanan PUG dan perlindungan perempuan dan anak di wilayah mereka. Diskusi ini menjadi ruang pembelajaran dua arah, sekaligus sarana menggali praktik baik yang dapat direplikasi sesuai konteks daerah masing-masing.

Memasuki hari kedua, peserta dibagi ke dalam tiga kelompok kunjungan lapangan. Salah satu kelompok mengunjungi UPTD Balai Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) DIY untuk mempelajari mekanisme pelayanan korban kekerasan berbasis gender dan mekanisme pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender. Dalam kunjungan tersebut, pihak UPTD PPA DIY memaparkan sistem layanan terpadu, alur penanganan kasus, koordinasi lintas sektor, hingga penguatan tata kelola layanan berbasis perspektif korban. Diskusi berlangsung interaktif, dengan peserta menggali praktik baik, tantangan, serta strategi keberlanjutan layanan perlindungan perempuan dan anak.

Melalui kegiatan ini, diharapkan implementasi PUG di daerah dapat semakin sistematis, terintegrasi dalam siklus perencanaan dan penganggaran, serta memperkuat perlindungan kelompok rentan secara berkelanjutan.