Yogyakarta, DP3AP2 DIY (30/10/2024) - Pernahkah anda mendengar istilah Sekolah Siaga Kependudukan? Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) adalah sekolah yang mengintegrasikan pendidikan kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga ke dalam beberapa mata pelajaran atau muatan lokal khusus kependudukan. Disamping itu juga, penerapan pendidikan kependudukan melalui berbagai kegiatan kesiswaan dan bimbingan konseling. SSK ini didukung dengan pojok kependudukan (population corner) sebagai salah satu sumber dan bacaan belajar peserta didik sebagai upaya pembentukan karakter generasi berencana. Mari kita bahas lebih dalam tentang apa itu Sekolah Siaga Kependudukan dan mengapa program ini begitu penting. Sekolah Siaga Kependudukan merupakan sebuah konsep inovatif yang mengintegrasikan pendidikan kependudukan ke dalam kurikulum sekolah. SSK ini bertujuan untuk membekali siswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk memahami dinamika kependudukan serta berperan aktif dalam pembangunan berkelanjutan serta untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman siswa mengenai isu-isu kependudukan.

Latar belakang dibentuknya SSK adalah untuk menjauhkan remaja bebas dari Three Zero permasalahan remaja yaitu Narkoba, seks bebas dan terhindar dari pernikahan dini. Three zero ini merupakan kunci untuk menyelamatkan generasi dari jurang kehidupan untuk menyongsong Indonesia Emas 2045.

Pada pelaksanaan Sekolah Siaga Kependudukan di Kulonprogo Drs. Ita Suryani, M.Kes selaku perwakilan BKKBN menyampaikan “Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang yang ditandai dengan total rata - rata jumlah anak hidup yang dilahirkan oleh Perempuan sepanjang setahun yaitu sebesar 2,1 atau dengan rata - rata 2 sampai 3 anak.  Dengan angka tersebut barulah bisa dikatakan berhasil memelihara jumlah penduduk”,

Salah satu upaya mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan tersebut adalah melalui program Sekolah Siaga Kependudukan. SSK tidak hanya sekadar memberikan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter generasi yang peduli terhadap masa depan bangsa. SSK bukan sekadar program pendidikan formal. Ini adalah gerakan yang melibatkan seluruh komponen masyarakat, mulai dari pemerintah, sekolah, hingga keluarga. Melalui SSK, diharapkan tercipta generasi muda yang memiliki sikap dan perilaku yang bertanggung jawab terhadap masa depan diri sendiri, keluarga, dan masyarakat sehingga nantinya menjadi generasi pemenang.

Program SSK tidak hanya berfokus pada isu-isu kependudukan semata, didalamnya juga terdapat berbagai bentuk edukasi terkait Keluarga Berencana (KB), kesehatan reproduksi, pendidikan, bullying, kesehatan mental, pertumbuhan dan jumlah penduduk, pernikahan dini, penduduk usia remaja, penduduk usia produktif, penduduk lanjut usia, urbanisasi dan perkembangan perkotaan, makanan sehat, narkotika, ATM (Aids, Tuberkolosis, Malaria) dan pemberdayaan ekonomi. Kompleksnya permasalahan yang dihadapi pemerintah dan masyarakat seperti kemiskinan, perkawinan di bawah umur, disharmoni keluarga, Lesbian Gay Bi Seksual dan Transgender (LGBT), Childfree, stunting dan kerusakan lingkungan, pendidikan menjadi peran yang semakin penting.
 
Secara psikologi, mereka di usia remaja masih pada tahap mencari jati diri serta memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, ditambah kurang mendapat perhatian orangtuanya atau diluar pengawasan orangtua bisa jadi mereka berbuat nekat tanpa mempertimbangkan segala resiko negatif yang mungkin ada. Pergaulan bebas sudah diangap sebagai trend masa kini oleh sebagian remaja. Menggunakan embel embel “gak mabok ga keren, gak ngrokok ga keren, ga having sexs gak keren”. Maka dari itu, sangat penting bagi remaja sekarang memilih dan memilah lingkungkan pergaulan mereka agar tidak terjerumus ke pergaulan bebas. Selain itu, pendampingan dari orangtua dan sekolah sangatlah penting. Peran orangtua diharapkan memberikan pengawasan terhadap anak secara lebih bijak ketika melakukan aktivitasnya serta mengajak anak untuk berbicara/berkomunikasi.

Penerapan Sekolah Siaga Kependudukan di beberapa sekolah salah satunya dengan menyediakan pojok kependudukan. Pojok kependudukan merupakan sarana penunjang aktivitas pembelajaran pendidikan kependudukan yang menyediakan berbagai informasi dan literatur mengenai pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana bagi peserta didik dan pendidik. Murid bisa mengakses berbagai pengetahuan tentang kependudukan yang disediakan, hal tersebut tentunya memberikan manfaat pengetahuan kepada para siswa. SSK juga bisa diterapkan bersamaan dengan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) atau juga bisa diimplementasikan melalui kegiatan ekstrakulikuler di sekolah. Penerapan lain yaitu fasilitasi lomba sebagai wadah untuk murid mengekspresikan diri dan upaya mengalihkan pada kegiatan yang positif. SSK juga mengintegrasikan ke mata pelajaran supaya mereka tetap dapat mempelajari kependudukan dari berbagai hal lain, misalnya mengintegrasikan materi kependudukan di mata pelajaran matematika. Dalam mata pelajaran matematika tersebut, diberikan soal terkait arahan untuk membuat grafik terkait jumlah pertumbuhan penduduk.

Menurut data BKKBN bulan Juli 2024, di DIY persentase Sekolah yang sudah menerapkan SSK masih sangatlah rendah dibanding sekolah yang ada.


Dilihat dari grafik di atas, persentase Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) di DIY masih sangat rendah baru 4,33 %.  SMA sederajat yang sudah mengimplementasikan SSK yaitu baru  20 SMA dari total 462 SMA yang ada. Dari 20 SSK yang sudah ada, kota Yogyakarta memiliki persentase terendah yaitu 5% atau 1 sekolah. Persentase tertinggi SMA di kabupaten Sleman yaitu 6 SMA yang sudah SSK atau sekitar 30%. Sedangkan di kabupaten Gunungkidul dan kabupaten Kulonprogo baru 25 % atau 5 SMA.

Sedangkan dari Sekolah Menegah Pertama (SMP) sederajat yang sudah mengimplementasikan SSK baru 113 SMP sederajat dari 585 (19,32%) SMP sederajad. Dari SMP yang sudah mengimplementasi persentase terbesar ada di kota Yogyakarta yaitu sebanyak 44 SMP (67%). Sedangkan di Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Bantul, belum ada sekolah di tingkat SMP yang membentuk Sekolah Siaga Kependudukan.

Rendahnya angka persentase Sekolah Siaga Kependudukan disebabkan kurangnya pengetahuan atau informasi tentang Sekolah Siaga Kependudukan, oleh sebab itu sosialisasi sangatlah diperlukan untuk meningkatkan cakupan SSK di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan Advokasi Sekolah Siaga Kependudukan ini dilakukan beberapa kali oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY untuk memberikan informasi dan motivasi supaya sekolah di DIY mau bergerak untuk membentuk dan mengimplementasikan SSK di lingkungan sekolah. DP3AP2 DIY pada bulan Oktober 2024 melaksanakan Advokasi Sekolah Siaga Kependudukan bekerjasama dengan BKKBN. Output dari Advokasi ini adalah meningkatkan cakupan SSK yang ada di DIY.
Sekolah di DIY harus memiliki komitmen membentuk dan menerapkan SSK untuk menunjang keberhasilan mewujudkan siswa yang memiliki wawasan terkait kependudukan.
 


                                                                                                                       “Sosialisasi SSK di Kabupaten Bantul (17/10/2024)”

“Ketika mengimplementasikan sekolah kependudukan, maka tidak akan pernah sia sia karena ini akan membawa anak – anak ke masa depan yang cerah dan dapat meraih juara nasional”, ucap Anjar Rujito

Dengan penerapan Sekolah Siaga Kependudukan, diharapkan para siswa dapat membangun sikap bertanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat, serta menjadi generasi yang berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Penting bagi setiap sekolah di Yogyakarta dan daerah lainnya untuk ikut serta membentuk SSK, mengingat dampak positifnya terhadap pembentukan karakter dan kesadaran kependudukan pada siswa. Dengan dukungan dari sekolah, orang tua, dan pemerintah, diharapkan semakin banyak sekolah yang akan menerapkan SSK, sehingga dapat mewujudkan generasi yang siap menghadapi masa depan yang lebih baik.