YOGYAKARTA – Dalam rangka mengoptimalkan kesiapan wilayah menuju verifikasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) tahun 2026, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY menyelenggarakan kegiatan Diskusi Pemenuhan Indikator Evaluasi KLA 2026. Acara ini berlangsung di Ruang Showroom DP3AP2 DIY pada Kamis (05/03/2026).

Kegiatan yang dimulai pada pukul 09.00 WIB ini dihadiri oleh jajaran perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dari seluruh Kabupaten dan Kota di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Persiapan Evaluasi Mandiri

Diskusi ini difokuskan pada pembedahan secara teknis terhadap indikator-indikator penilaian KLA yang dinamis. Pertemuan ini menjadi krusial sebagai langkah awal sebelum memasuki tahapan Evaluasi Mandiri, di mana ketelitian dalam penginputan data dan penyediaan dokumen pendukung menjadi kunci keberhasilan.

Dalam arahannya, ditekankan bahwa koordinasi antar-sektor harus diperkuat agar setiap klaster dalam indikator KLA dapat terisi secara maksimal. Evaluasi mandiri bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan potret nyata komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi hak-hak anak secara berkelanjutan.

Target Nilai Maksimal

Pemerintah Daerah DIY melalui DP3AP2 berharap melalui persiapan yang lebih awal dan terukur ini, seluruh Kabupaten dan Kota di DIY dapat mencapai hasil yang signifikan. Target utamanya adalah meraih nilai maksimal pada tahap verifikasi lapangan maupun verifikasi administrasi oleh tim pusat.

"Kita ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil di tingkat Kabupaten/Kota benar-benar berdampak langsung pada perlindungan anak. Nilai maksimal dalam verifikasi KLA nantinya adalah cerminan dari kerja keras kolektif kita semua," ujar salah satu narasumber dalam diskusi tersebut.

Dengan terlaksananya diskusi ini, diharapkan terjadi penyamaan persepsi mengenai bukti dukung yang diperlukan, sehingga hambatan-hambatan yang ditemui pada tahun sebelumnya dapat teratasi demi mewujudkan DIY sebagai provinsi yang benar-benar layak anak.