11 November 2022 - BY Admin

Pendampingan PPRG di Kalurahan Hargomulyo Kapanewon Kokap Kulon Progo

Kulon Progo, DP3AP2 DIY (11/11/2022) - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY melaksanakan Pendampingan Pelatihan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di Kalurahan Hargomulyo, Kapanewon Kokap, Kulon Progo, DIY.

Pendampingan PPRG di Kalurahan Hargomulyo, Kapanewon Kokap, Kulon Progo ini dilaksanakan pada tanggal 2 November dan akan berlanjut pada tanggal dan 9, 17, dan 21 November 2022 yang didanai menggunakan anggaran Dana Keistimewaan Tahun Anggaran 2022. Acara pendampingan bertempat di Balai Kalurahan Hargomulyo yang dimulai pukul 09.00 - selesai. Peserta pelatihan Pendampingan berjumlah 20 orang yang terdiri dari Lurah, Sekretaris Desa, Bamuskal, Carik, Kamituwo, Dukuh, Anggota Desa Prima, Anggota Desa Mandiri Budaya, Karang Taruna, Kelompok Disabilitas, dan Staff Kalurahan.

Didampingi oleh Subkoordinator Data, Informasi dan Kerjasama Dinas P3AP2 DIY Arif Nassiruddin, S.Psi.,MA. dan Narasumber Pendamping Pelatihan PPRG Ibu Wasingatu Zakiyah dari Ide dan Analitika Indonesia (IDEA) serta disambut oleh Bapak Anton Yunianto selaku Sekretaris Kalurahan Hargomulyo. Pendampingan dibagi menjadi 2 tahap, Tahap pertama meningkatkan pengetahuan dan skill peserta tentang konsep gender, analisis gender, dan perancangan program dan kegiatan responsif gender melalui serangkaian training. Tahap kedua pendampingan teknis khusus untuk merancang rekomendasi program dan kegiatan responsif gender untuk RAPBKal 2023. Dari dua tahap diatas dibagi menjadi 4 pertemuan, yaitu Konsep Keadilan Gender dan Analisis Gender, Peta dan Analisis Gender Harvard, Bedah RPJMKal atau APBKal dan pertemuan terahir Menyusun Program dan Kegiatan untuk APBKal 2023.

Kalurahan Hargomulyo secara geografis terletak di pusaran Bandara Yogyakarta Internasional Airport (YIA). Hal ini membuat sebagian warganya secara signifikan berkembang baik dari segi ekonomi, pendidikan dan sosial. Dampak sosial yang muncul akan mempengaruhi perilaku sosial di berbagai lapisan masyarakat. Isu gender yang mungkin muncul akibat dampak sosial ini perlu diperhatikan oleh kalurahan, agar tidak muncul kesenjangan di kemudian hari. Tentunya hal tersebut perlu didukung oleh penggangaran yang responsif gender, sehingga Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat (APKM) dari anggaran kedepanya akan tepat sasaran. (Aj)

Silakan Pilih CS

Pengaduan P2TPAKK
Telekonseling Tesaga
Layanan SAPA 129
Satgas PPA DIY
Tutup
Ada yang bisa kami bantu?