Yogyakarta, DP3AP2 DIY – Sebagai upaya meningkatkan kapasitas petugas Pencatatan & Pelaporan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtPA) di Daerah Istimewa Yogyakarta, DP3AP2 DIY menyelenggarakan Pelatihan Pencatatan dan Pelaporan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Melalui Aplikasi Simfoni PPA tahun 2025. Acara yang berlangsung pada tanggal 11-12 Juni 2025 bertempat di Eastparc Hotel Yogyakarta diikuti oleh Kepala Dinas P3AP2 DIY, UPT Balai PPA Provinsi DIY, Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Unit PPA Polda DIY, Jajaran Polres Kabupaten/Kota, UPT PPA Kabupaten/Kota, FPKK DIY, P2TPAKK Rekso Dyah Utami, Jajaran Rumah Sakit, SAPA 129 DIY, serta yayasan & lembaga Perlindungan Perempuan & Anak di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Acara ini dibuka secara simbolis oleh Ibu Erlina Hidayati Sumardi, S.IP, M.M selaku Kepala Dinas P3AP2 DIY, yang sekaligus memberikan pengantar kepada para peserta pelatihan mengenai upaya-upaya apa saja yang perlu kita lakukan dalam tujuannya untuk meneguhkan Jogja yang Istimewa tanpa kekerasan.  

SIMFONI PPA  (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) merupakan sistem  informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang digunakan untuk melakukan pencatatan dan pelaporan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di wilayah Indonesia, baik untuk warga negara indonesia maupun warga negara asing. SIMFONI PPA bekerja sama dengan instansi pemerintahan di setiap provinsi / kabupaten / kota sehingga aplikasi dapat diakses oleh semua unit layanan penanganan korban kekerasan perempuan dan anak pada tingkat nasional meliputi provinsi / kabupaten / kota secara up to date.

Kegiatan yang berlangsung dua hari ini diawali dengan penyampaian beberapa materi oleh tiga narasumber ahli untuk menguatkan kembali kapasitas petugas pencatatan dan pelaporan kekerasan terhadap perempuan & anak di DIY. Dalam kesempatan tersebut, Suharti, M.A, selaku Ketua Satgas PPKS Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta mengingatkan kembali mengenai Sensitivitas dalam Penanganan Kasus KtPA. Dalam materinya, Suharti, M.A, mengingatkan kembali bahwa sensitivitas sangat dibutuhkan untuk memahami dan merespon perasaan korban, mengenali kebutuhan korban, mengerti pengalaman korban, mendeteksi dan merespon perubahan korban dengan cepat. Hal-hal tersebut tentunya membutuhkan empati dan responsif. Lebih lanjut Suharti, M.A, menyampaikan bahwa Tujuan akhir dari membangun sensitivitas yaitu untuk kita membangun empati. Sebagai pendamping korban terkadang kita tidak sadar pilihan kata yang kita sampaikan dapat menjadi penyembuh atau menambah penderitaan korban. Toxic positivity yaitu kelihatannya kata-kata positif namun ternyala itu menambah luka mendalam pada korban. Maka yang harus kita lakukan seperti saat korban menangis kita dapat mengatakan bahwa menangis tidak apa-apa dan itu wajar dikarenakan apa yang korban alami.

Dalam kesempatan yang sama, Devi Riana Sari, M.Psi. Psikolog selaku narasumber yang dari UPT PPA Kota Yogyakarta menyampaikan mengenai Pendampingan Awal Petugas Layanan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak. Devi Riana Sari, M.Psi. Psikolog menyampaikan bahwa Kebutuhan pertama yang dibutuhkan oleh korban adalah bertemu dengan seseorang yang bisa mendengarkan secara aktif dengan empati. Tujuan pendampingan awal yaitu memberikan respon cepat, empatik dan tepat terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Peran petugas layanan yaitu sebagai pendengar pertama yang dapat menentukan arah pemulihan korban seperti apa. Menutup paparannya, Devi Riana Sari, M.Psi. Psikolog menegaskan bahwa Kompetensi dasar petugas pendamping yang harus dimiliki petugas layanan diawal, pertama ketrampilan komunikasi empatik. Hal ini ditujukan agar korban merasa didengar, tidak dihakimi, dan merasa aman untuk berbagi. Kedua yaitu pengetahuan tentang kekerasan berbasis gender, dan ketiga amati respons psikologis diri sendiri atau orang lain.

Menutup panel pertama, Dr. Lipur Riyantiningtyas BS, SpFM(K), SH menyampaikan Praktek Baik Penanganan Pencatatan dan Pelaporan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang sudah dilakukan oleh RSUP Dr Sardjito. Dalam paparannya, dr. Lipur menjelaskan mengenai standar pelayanan Kesehatan dan alur penanganan yang ada di Rumah Sakit. Di RSUP Dr Sardjito memiliki Unit Penanganan Terpadu Sekar Arum. Pasien akan datang sendiri atau rujukan, akan mendaftar di loket pasien baru, menerima berkas RM, dan akan mendapat kartu pendaftaran. Selanjutnya UPKT akan melakukan pemeriksaan secara komprehensif.

Memasuki Sesi kedua di hari pertama, Arif Nasiruddin S.Psi., M.A, memberikan Monitoring dan evaluasi Pencatatan dan Pelaporan Data Penanganan KtPA di DIY melalui aplikasi Simfoni PPA. Monev dimulai dengan evaluasi pencatatan yang sudah dilakukan oleh beberapa Lembaga layanan yang ada di DIY. Selanjutnya acara dilanjutkan dengan praktik penginputan kasus kekerasan oleh peserta, dimana para peserta mendapatkan contoh kasus kekerasan untuk selanjutnya mereka mencoba untuk melakukan penginputan ke dalam aplikasi Simfoni PPA. Dengan diadakannya pelatihan ini diharapkan nantinya bisa terdapat sinkronisasi pengelolaan data melalui aplikasi Simfoni PPA, sehingga dapat menghasilkan data yang akurat dan dapat dipakai sebagai dasar atau pedoman pengambilan kebijakan dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di DIY.

Pada hari ke-dua, acara dilanjutkan dengan Evaluasi dan Pendalaman materi yang sudah dilaksanakan di hari pertama. Arif Nasiruddin, S. Psi., M.A mengajak para peserta untuk Kembali merefresh dan memperdalam apa yang sudah didapat pada pelatihan hari pertama. Lebih lanjut lagi, di hari ke dua ini, para peserta mendapatkan pendalaman materi oleh 3 narasumber ahli. Narasumber pertama Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum. dari FPKK DIY menyampaikan mengenai Penanganan KtPA secara Berjejaring di DIY “Mekanisme Rujukan”. Dalam kesempatan ini, Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum menyampaikan bahwa FPKK bertujuan untuk menjamin pelaksanaan pelayanan serta perlindungan korban kekerasan khususnya perempuan dan anak secara terpadu melalui mekanisme rujukan yang efektif dan efisien serta berbagai upaya pencegahan. Dalam kesempatan yang sama, dr. Yuliaty Iskak yang juga menjadi perwakilan FPKK DIY menyampaikan mengenai Penanganan KtPA secara Berjejaring di DIY dan bagaimana mekanisme Penjaminan Biaya Kesehatan untuk Korban KtPA di DIY. Dalam paparannya, dr. Yuliaty Iskak menyampaikan bahwa Layanan kesehatan diberikan di fasilitas kesehatan di wilayah DIY yang bekerjasama dengan Bapeljamkesos. Lebih lanjut dr. Yuliaty Iskak menjelaskan jumlah dan data rekomendasi selama tahun 2024 yang tercatatkan oleh secretariat FPKK DIY. Dengan data yang ada tersebut, dr. Yuliaty Iskak mengajak kepada peserta untuk meningkatkan upaya preventif untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak di DIY.

Sebagai penutup panel hari ke dua ini, para peserta mendapatkan Arahan dan Evaluasi dari Kementrian PPPA terkait dengan Pencatatan dan Pelaporan KtPA pada aplikasi Simfoni PPA. Riki Ahmad Fauji sebagai narasumber dari Kementerian PPPA menyampaikan data yang masuk ke aplikasi Simfoni PPA sepanjang tahun 2024 di Daerah Istimewa Yogyakarta. Lebih lanjut Riki Ahmad Fauji menjelaskan bahwa data penting untuk menggambarkan kasus dan selanjutnya menggambarkan kebijakan. Di akhir paparannya, Riki Ahmad Fauji menyampaikan bahwa ada beberapa penambahan menu pada aplikasi Simfoni PPA terbaru.

Pelatihan Sistem Pencatatan & Pelaporan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtPA) Melalui Aplikasi Simfoni PPA ini diakhiri dengan post-test sederhana yang bertujuan untuk melihat seberapa jauh pemahaman peserta dalam mengikuti pelatihan ini. Acara ini secara resmi ditutup oleh Hera Aprilia, S.Kom., M.Eng selaku Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, DP3AP2 DIY.