Yogyakarta — DPD Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Daerah Istimewa Yogyakarta menyelenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) III pada 16 Mei 2026 di Yogyakarta. Kegiatan yang difasilitasi dan didukung oleh DP3AP2 DIY ini digelar di Ruang Nyi Ageng Serang, Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta.

Musda III KPPI DIY mengangkat tema *“Transformasi Politik DIY yang Inklusif Menuju Pembangunan Berkelanjutan yang Adil dan Setara Gender”*, yang mencerminkan pentingnya kesetaraan gender dalam mendorong pengembangan peran perempuan, baik dalam ranah politik maupun kehidupan sosial masyarakat sehari-hari.

Musda III KPPI DIY menjadi momentum konsolidasi organisasi sekaligus ruang penguatan partisipasi perempuan dalam bidang politik, pembangunan, dan pengambilan kebijakan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan ini dihadiri oleh , Ketua DPD DIY Gusti Kanjeng Raden Hayu, pengurus ,dan anggota KPPI, unsur organisasi perempuan, serta berbagai pemangku kepentingan yang memiliki perhatian terhadap isu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Acara dibuka secara resmi melalui rangkaian pembukaan yang diawali dengan pembacaan doa, menyanyikan lagu Indonesia Raya, serta Mars KPPI sebagai bentuk penghormatan dan semangat kebersamaan dalam organisasi. Rangkaian pembukaan kemudian dilanjutkan dengan laporan panitia Musda oleh Ketua DPD KPPI DIY, Ibu Yuni Setya Rahayu, yang dalam sambutannya menyampaikan pentingnya memperkuat kolaborasi perempuan dalam menghadapi tantangan pembangunan yang semakin dinamis.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Kepala DP3AP2 DIY, Ibu Erlina Hidayati Sumardi, yang sekaligus membuka secara resmi Musda III KPPI DIY. Prosesi pembukaan ditandai dengan pengetukan gentong bersama beberapa pengurus KPPI DIY yang disaksikan oleh tamu undangan dan peserta yang hadir. Dalam kesempatan tersebut disampaikan bahwa keterlibatan perempuan dalam ruang publik dan politik memiliki peran strategis dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan responsif gender. Selain itu, disampaikan pula bahwa berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan, termasuk Musda KPPI ini, perlu mendapat dukungan penuh dari DP3AP2 DIY maupun berbagai pihak lainnya guna menciptakan harmonisasi dan penguatan organisasi perempuan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Selain sidang organisasi, Musda turut diisi dengan penyampaian materi mengenai peran KPPI dalam gerakan politik berkelanjutan serta upaya membangun partisipasi perempuan dalam politik. Diskusi berlangsung interaktif dengan berbagai masukan dan pandangan dari peserta terkait penguatan kapasitas perempuan dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan.

Rangkaian Musda juga diisi dengan Sidang Pleno yang membahas laporan pertanggungjawaban kepengurusan masa bakti 2021–2026, pembacaan tata tertib Musda, hingga proses pemilihan dan penetapan kepengurusan baru. Penetapan kepengurusan baru dilakukan melalui pengambilan sumpah jabatan bagi pengurus terpilih sebagai bagian dari prosesi dan tradisi organisasi dalam pelantikan. Kegiatan berlangsung dengan suasana tertib, partisipatif, dan penuh semangat kebersamaan. dan juga pada sela acara itu juga dihadirkan penampil yang diundang dari luar untuk melengkapi acara Musda kali ini 

Melalui pelaksanaan Musda III ini, KPPI DIY diharapkan dapat terus menjadi wadah strategis dalam mendorong peningkatan representasi perempuan, memperkuat jejaring perempuan lintas sektor, serta mendukung terwujudnya pembangunan yang lebih adil, inklusif, dan setara gender di Daerah Istimewa Yogyakarta.