Yogyakarta – Mewujudkan lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak tidak cukup hanya dengan menangani kekerasan ketika sudah terjadi. Tetapi pencegahan harus dimulai dari tempat yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu keluarga.

Pesan tersebut mengemuka dalam rangkaian Kampanye Anti Kekerasan “Pencegahan Kekerasan Berbasis Keluarga”. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY berkolaborasi dengan DPRD DIY ini menjadi ruang bersama untuk memperkuat pemahaman masyarakat mengenai pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik di lingkungan keluarga maupun di ruang digital.

Rangkaian kegiatan tersebut mempertemukan berbagai unsur, mulai dari aparat penegak hukum, perangkat kalurahan, tokoh masyarakat dan agama, kader PKK, hingga unsur masyarakat lainnya. Kolaborasi lintas sektor menjadi salah satu kunci penting dalam membangun sistem perlindungan yang mampu menjangkau masyarakat hingga tingkat paling dekat dengan warga.

Dalam setiap kegiatan, DP3AP2 DIY menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi persoalan serius. Kekerasan tidak selalu terjadi di ruang publik, tetapi juga dapat muncul di lingkungan terdekat, termasuk di dalam keluarga. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada korban, tetapi juga dapat memengaruhi tumbuh kembang dan masa depan anak. Karena itu, masyarakat perlu mengetahui bahwa layanan perlindungan perempuan dan anak tersedia dan harus dapat diakses secara cepat serta mudah. Peningkatan pengetahuan masyarakat diharapkan dapat mendorong kepedulian sekaligus keberanian untuk mencegah, melaporkan, dan membantu ketika menemukan adanya kekerasan.

Pencegahan kekerasan membutuhkan dukungan kebijakan sekaligus keterlibatan masyarakat. Dalam rangkaian kampanye tersebut, DPRD DIY menekankan pentingnya optimalisasi fungsi legislatif, anggaran, dan pengawasan dalam perlindungan perempuan dan anak. Melalui fungsi legislasi, pemerintah daerah bersama DPRD memiliki peran dalam memastikan adanya regulasi yang memberikan kepastian hukum serta menjamin hak korban. Sementara melalui fungsi anggaran, dukungan terhadap rumah aman, bantuan hukum, layanan medis dan psikologis, serta peningkatan kapasitas tenaga pendamping perlu terus diperkuat.

Di sisi lain, fungsi pengawasan diperlukan agar kebijakan dan program perlindungan benar-benar berjalan secara efektif dan berpihak kepada korban. DPRD juga memiliki peran menyerap aspirasi masyarakat, mendorong pencegahan sejak dini, serta membangun kolaborasi dengan berbagai pihak hingga tingkat kalurahan atau desa.

Salah satu pesan utama yang terus ditekankan dalam rangkaian kampanye ini adalah keluarga memiliki posisi penting dalam mencegah kekerasan. KDRT dapat berbentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran. Berbagai faktor dapat meningkatkan risiko terjadinya kekerasan, antara lain siklus kekerasan yang pernah dialami atau disaksikan sejak kecil, tekanan ekonomi, penggunaan zat adiktif, hingga budaya patriarki. Situasi juga dapat semakin buruk apabila korban disalahkan, masalah disembunyikan, terjadi konfrontasi tanpa perencanaan, atau penyelesaian dipaksakan melalui perdamaian.

Karena itu, membangun keluarga tangguh menjadi bagian penting dari pencegahan. Keluarga yang tangguh ditandai dengan adanya tujuan dan nilai bersama, sikap saling menghargai, kemampuan mengelola konflik, dukungan sosial, serta ketahanan dalam menghadapi berbagai persoalan. Pesan lainnya adalah bahwa KDRT bukan sekadar persoalan domestik yang harus ditutup rapat. Kekerasan merupakan persoalan serius yang membutuhkan keberanian untuk ditangani dan dilaporkan. Masyarakat juga memiliki peran untuk memberikan pertolongan awal dan menghubungkan korban dengan lembaga layanan yang tepat.

Rumah dan Dunia Digital Harus Sama-Sama Aman, Perlindungan anak saat ini juga menghadapi tantangan baru di ruang digital. Anak semakin dekat dengan internet dan media sosial, sementara kemampuan mereka dalam memahami risiko dunia digital belum selalu berkembang secara optimal. Dalam rangkaian kampanye, peserta mendapatkan pemahaman mengenai Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), termasuk penyebaran foto atau video intim tanpa persetujuan, pelecehan melalui pesan atau komentar, pengungkapan data pribadi, pemerasan berbasis konten intim, akun palsu, grooming, hingga berbagai bentuk eksploitasi seksual secara daring.

Anak menjadi kelompok yang rentan karena masih berada dalam proses perkembangan dan pencarian jati diri. Mereka juga relatif mudah percaya kepada orang lain sehingga dapat menjadi sasaran manipulasi di dunia maya. Salah satu bentuk yang perlu diwaspadai adalah child grooming, yaitu proses ketika pelaku membangun hubungan dan kepercayaan dengan anak untuk kemudian melakukan manipulasi atau eksploitasi seksual. Karena itu, rumah yang aman dan nyaman menjadi sangat penting agar anak memiliki tempat untuk bercerita dan mencari bantuan. Orang tua tidak cukup hanya mengawasi penggunaan gawai. Yang tidak kalah penting adalah membangun komunikasi yang terbuka, bertanya tentang aktivitas anak, teman-temannya, apa yang dilihat di internet, serta memberikan pemahaman mengenai batasan dalam berbagi foto dan video.

Rangkaian kampanye juga menegaskan bahwa masyarakat tidak harus menunggu menjadi korban untuk dapat berperan dalam pencegahan kekerasan. Ketika melihat atau mendengar adanya kekerasan, masyarakat dapat memberikan pertolongan awal dan menghubungkan korban dengan lembaga layanan yang tersedia. Untuk kasus kekerasan berbasis digital, korban dianjurkan untuk tidak panik, menyimpan bukti, memblokir dan melaporkan akun pelaku, menceritakan kejadian kepada orang yang dipercaya, serta menghubungi layanan bantuan.

Kampanye Anti Kekerasan ini menegaskan bahwa ruang aman tidak hanya dibangun melalui aturan, tetapi juga melalui kebiasaan sehari-hari, mendengarkan anak, menghargai anggota keluarga, mengelola konflik tanpa kekerasan, berani peduli terhadap lingkungan sekitar, serta bijak dalam menggunakan teknologi.