Yogyakarta, DP3AP2 DIY (10/11/25) – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bersama United Nations Population Fund (UNFPA) mendorong Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi pelopor dalam penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Pembangunan Kesetaraan Gender Berketahanan Iklim. Langkah ini merupakan upaya untuk menerjemahkan komitmen dan target pembangunan kesetaraan gender ke dalam aksi nyata di tingkat daerah, sejalan dengan amanah RPJMN 2025–2029.

"Workshop ini adalah upaya kolektif untuk menggabungkan dan menerjemahkan beberapa komitmen penting melalui rencana aksi yang implementatif, terukur dan berdampak. Komitmen penting tersebut termasuk RPJMN 2025–2029 dan RPJPN 2025-2045, RAN Gender dan Perubahan Iklim, Program Kerja Subklaster Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender dan Pemberdayaan Perempuan (PP KBG PP), serta prioritas pembangunan gender di DI Yogyakarta,” ujar Staf Khusus Menteri PPPA Bidang Perempuan dan Politik, Nia Sjarifudin pada acara Workshop Perumusan Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk Pembangunan Kesetaraan Gender yang Berketahanan Iklim yang berlangsung pada 4-5 November 2025 di Yogyakarta.

Perwakilan UNFPA Indonesia, Ria Ulina menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh UNFPA untuk aksi-aksi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam pencapaian pembangunan nasional.

“UNFPA berkomitmen mendukung penuh Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Isu kesetaraan gender dalam kesehatan reproduksi tidak dapat diselesaikan hanya dengan menyasar perempuan, tetapi norma sosial dan budaya yang timpang harus diubah. Karena itu, pelibatan laki-laki menjadi strategi penting, bukan hanya sebagai pendukung, tetapi juga sebagai agen perubahan. UNFPA mendukung penguatan pelibatan laki-laki dalam pemenuhan hak kesehatan reproduksi dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan, serta integrasi perspektif gender dalam aksi-aksi perubahan iklim,” ujar Ria.

sumber : Kemen PPPA