Yogyakarta, DP3AP2 DIY (05/11/2025) – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) Republik Indonesia bekerjasama dengan United Nation Population Fund (UNFPA) sukses menggelar kegiatan Workshop Perumusan Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kesetaraan Gender (RAD PKG) Fokus Implementasi Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim (RAN-GPI). Acara dilaksanakan pada tanggal 4 dan 5 November 2025 bertempat di Hotel Swissbell Express, Yogyakarta yang dihadiri sebanyak 49 peserta dari perwakilan Organisasi Perangkat Daerah Penggerak di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) serta 5 (lima) pemerintah kabupaten/kota di DIY.

Workshop ini bertujuan untuk memfasilitasi pemerintah daerah untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya perencanaan berbasis gender dan iklim serta membantu menyusun rencana aksi terkait gender dan iklim yang kuat sehingga sejalan dengan amanah Undang-Undang No. 59 Tahun 2024 dan Perpres No. 12/2025 tentang RPJMN 2025-2029.

Acara dibuka oleh Dra. Siti Nia Nurhasanah Sjarifudin selaku Staf Khusus Menteri Bidang Perempuan dan Politik. Dalam sambutannya, Nia menekankan pentingnya integrasi antara isu kesetaraan gender dan perubahan iklim. “Workshop ini adalah upaya kolektif untuk menggabungkan dan menerjemahkan beberapa komitmen penting melalui rencana aksi yang implementatif, terukur dan berdampak. Komitmen penting tersebut termasuk RPJPN 2025-2045, RAN Gender dan Perubahan Iklim, Program Kerja Sub-Klaster PP KBG PP serta prioritas pembangunan gender di DI Yogyakarta” imbuh Nia.

Workshop ini menghadirkan pemateri dari Kementerian PPN/Bappenas serta perwakilan Pemda DIY. Kencana Suluh Hikmah, S.I.P,. M.Comm&Media.St sebagai perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) DIY, menyampaikan komitmen mengenai kesetaraan gender berketahanan iklim, dalam paparannya juga dijelaskan bahwa Pemda DIY telah menyusun sejumlah Dokumen Perencanaan yang telah terintegrasi dengan isu GEDSI termasuk dokumen perencanaan teknis kebencanaan yang sudah mengintegrasikan isu dan kebutuhan penyandang disabilitas saat terjadi bencana.

Kemudian narasumber kedua ialah Rofiqoh Widiastuti, S.Sos, M.P.H. perwakilan dari DP3AP2 DIY. Pada sesi ini dijelaskan alur PPRG tahunan DIY, target ARG, strategi PUG dalam perencanaan dan penganggaran hingga struktur RAD PKG DIY yang masih dalam tahap penyusunan.

Setelah sesi pemaparan materi, dilanjutkan dengan diskusi sebagai metode partisipatif dengan melibatkan peserta yang dibagi dalam beberapa kelompok. Para peserta kemudian diberikan aktivitas masing-masing analisis gender dan analisis kegiatan/sub-kegiatan sesuai lingkup kewenangan OPD sebagai tahapan awal penyusunan rancangan awal RAD PKG dengan mengisi formulir yang kemudian dipresentasikan.

Maftuh Muhtadi, S.S., M.PP, perwakilan dari Deputi Bidang Kesetaraan Gender, KemenPPPA menekankan kembali bahwa terdapat 2 output utama pada kegiatan workshop ini yaitu, pertama tersusunnya draft awal RAD PKG, lalu kedua draft tersebut ditandatangani dan disahkan oleh pejabat berwenang kemudian dilaksanakan pada lingkup daerah masing-masing. Di akhir workshop juga dilakukan identifikasi rencana tindak lanjut oleh masing-masing KemenPPPA, Pemda DIY, dan pemerintah kabupaten/kota sebagai langkah nyata dari implementasi RAD yang telah tersusun untuk kemudian menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan kesetaraan gender 5 tahun ke depan, sekaligus diharapkan menjadi contoh bagi Provinsi dan Kab/Kota lain dalam menyusun kebijakan yang sejalan dengan RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2029.