Yogyakarta — Upaya memperkuat pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan terus dilakukan melalui peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah. Kementerian Dalam Negeri melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) berkolaborasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengarusutamaan Gender (PUG) bagi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid dengan dua tahapan pembelajaran. Tahap pertama berupa self learning dan e-learning yang berlangsung pada 12–14 Agustus 2026. Selanjutnya, pembelajaran secara classical atau tatap muka dilaksanakan pada 19–20 Agustus 2026 di Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan rangkaian kegiatan yang dijadwalkan hingga 21 Agustus 2026 untuk proses check out peserta.

Bimtek tersebut diikuti oleh 30 orang aparatur sipil negara (ASN) dari organisasi perangkat daerah di Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Peserta berasal dari unsur perencana, pengelola anggaran, maupun Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang membidangi urusan PUG pada masing-masing perangkat daerah.

Pelaksanaan Bimtek PUG diarahkan untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia aparatur agar mampu mengintegrasikan perspektif responsif gender ke dalam berbagai tahapan pembangunan, khususnya dalam perencanaan, penganggaran, dan pengawasan program kerja pemerintah daerah. Penguatan kapasitas tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung percepatan dan perluasan pelaksanaan strategi PUG menuju pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Pada tahap pembelajaran daring, peserta mendapatkan materi mengenai Pengarusutamaan Gender dalam proses perencanaan, penganggaran, dan pengawasan di daerah. Materi tersebut diberikan secara bertahap selama tiga hari, masing-masing pada 12, 13, dan 14 Agustus 2026.

Memasuki pembelajaran tatap muka, peserta mendapatkan penguatan melalui materi dan praktik yang lebih aplikatif. Pada 19 Agustus 2026, rangkaian kegiatan mencakup pengarahan program, simulasi Analisis GAP, serta pembahasan integrasi perencanaan responsif gender dalam PUG.

Sementara itu, pada 20 Agustus 2026 peserta dijadwalkan mengikuti simulasi penyusunan GAB, dilanjutkan dengan simulasi review GAP dan GAB ke dalam GAC. Rangkaian pembelajaran tersebut dirancang untuk memberikan pengalaman praktik kepada peserta dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam proses pembangunan di daerah.

Dalam pelaksanaan kegiatan, peserta terlihat mengikuti proses pembelajaran secara aktif. Forum tatap muka menjadi ruang untuk memperdalam pemahaman sekaligus bertukar pengalaman mengenai penerapan PUG di lingkungan pemerintah daerah. Keterlibatan aparatur dari berbagai perangkat daerah juga diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan pemahaman lintas sektor dalam mewujudkan pembangunan yang responsif gender.

Bagi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, penguatan kapasitas aparatur dalam PUG menjadi bagian penting untuk memastikan perspektif gender dapat terintegrasi dalam kebijakan dan program pembangunan. Dengan pemahaman yang semakin baik, aparatur diharapkan mampu menerjemahkan PUG ke dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan.

Melalui Bimtek ini, diharapkan peserta tidak hanya memperoleh pemahaman konseptual mengenai PUG, tetapi juga memiliki kemampuan praktis untuk menerapkannya di lingkungan kerja masing-masing. Penguatan tersebut menjadi langkah penting dalam mendorong terwujudnya pembangunan daerah yang inklusif, responsif gender, dan berkeadilan.

Catatan: Dari surat yang kamu upload, penyelenggara resmi kegiatan adalah BPSDM Kemendagri berkolaborasi dengan KemenPPPA, sedangkan DP3AP2 DIY tercantum sebagai salah satu OPD peserta dari DIY. Jadi untuk berita website DP3AP2 DIY, saya sengaja tidak menulis “DP3AP2 DIY menyelenggarakan” agar tidak bertentangan dengan surat resminya.