Yogyakarta, DP3AP2 DIY (03/11/25) — Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) Daerah Istimewa Yogyakarta menerima kunjungan dari tiga orang staf Tata Usaha dan Staf Layanan Balai Pendidikan Menengah (Dikmen) Kota Yogyakarta pada Selasa, 28 Oktober 2025. Pertemuan yang berlangsung di Ruang Kartini Kantor DP3AP2 DIY ini membahas materi mengenai Tagging Tematik Pengarusutamaan Gender (PUG) yang menjadi salah satu fokus penting dalam pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif gender di daerah.

Pertemuan dipimpin dan diarahkan oleh perwakilan dari Bidang Kualitas Hidup Perempuan DP3AP2 DIY . Kegiatan diawali dengan sambutan pembuka dari pihak DP3AP2 DIY yang menyampaikan pentingnya sinergi lintas sektor antara pemerintah daerah dan satuan pendidikan dalam mendukung implementasi PUG secara konsisten.

Dalam sesi Pertemuan ini DP3AP2 DIY juga menjelaskan empat langkah utama dalam pelaksanaan Tagging Tematik PUG, yaitu: Penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) sesuai format peraturan yang berlaku, Analisis Gender, dengan memperkuat data pembuka wawasan dan data pilah gender, Input KAK ke dalam aplikasi SENGGUH sebagai sistem perencanaan daerah dan Proses Tagging PUG, yaitu penandaan kegiatan yang telah terintegrasi dengan perspektif gender. dan dalam pertemuan ini pun acara juga dibimbing berdasarkan arahan arahan dan petunjuk dari hal tersebut agar sesuai dengan prosedur yang seharusnya.

Selain pemaparan teori dan regulasi, kegiatan juga dilanjutkan dengan sesi bimbingan teknis (bimtek) penyusunan dokumen tagging tematik PUG. Dalam sesi ini, tim DP3AP2 DIY memberikan arahan langsung terkait cara mengidentifikasi kesenjangan gender, menuliskan latar belakang kegiatan berbasis data pilah, serta menyusun rencana aksi yang responsif gender sesuai format aplikasi SENGGUH.


Dan dalam hal ini DP3AP2 DIY juga tidak lupa menegaskan bahwa dasar hukum yang menjadi landasan pelaksanaan PUG di daerah, antara lain Permendagri Nomor 67 Tahun 2011, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023, Surat Edaran Menteri PPPA Nomor 1 Tahun 2024, serta Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender. persentase target pun juga telah dicapai oleh kemendagri dan untuk target tahun depan juga sudah direncanakan pada jumlah tertentu. 

Selain memaparkan dan memperhatikan dengan baik terhadap diskusi dan pendampingan teknis ini, Balai Pendidikan Menengah kota Yogyakarta juga menyampaikan apresiasi atas kesempatan mendapatkan bimbingan langsung dari DP3AP2 DIY. Mereka menilai kegiatan ini memberikan pemahaman teknis yang lebih jelas dan aplikatif dalam penyusunan rencana kegiatan agar sesuai dengan prinsip pengarusutamaan gender, khususnya dalam konteks dunia pendidikan.

DP3AP2 DIY menyambut baik antusiasme tersebut dan menegaskan bahwa sektor pendidikan memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran kesetaraan gender sejak usia dini. Kolaborasi lintas sektor seperti ini diharapkan dapat memperluas dampak implementasi PUG, sekaligus memperkuat koordinasi antar instansi dalam pencapaian target ARG di daerah.

Kegiatan berlangsung dalam suasana dialogis dan diakhiri dengan pembacaan doa Kedua pihak berkomitmen untuk menindaklanjuti hasil pertemuan melalui rencana kerja sama lanjutan, termasuk pelatihan teknis penyusunan dokumen PUG bagi lembaga pendidikan di Kota Yogyakarta pada periode mendatang.

Dalam kesempatan tersebut, DP3AP2 DIY memaparkan bahwa Tagging Tematik PUG merupakan bagian dari mekanisme perencanaan yang terintegrasi ke dalam sistem SENGGUH, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2020. Melalui tahapan ini, setiap kegiatan perangkat daerah wajib melalui proses analisis gender agar anggaran yang disusun dapat menjawab kebutuhan perempuan dan laki-laki secara adil dan proporsional.

Peserta dari Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta aktif berdiskusi dan menyampaikan beberapa contoh kegiatan pendidikan yang potensial untuk diintegrasikan dengan pendekatan PUG. Mereka juga mendapatkan penjelasan teknis tentang penyusunan Gender Action Budget (GAB) sebagai hasil akhir dari analisis gender pada dokumen KAK.