Tugas & Fungsi

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk

TUGAS

Berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 73 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana

   

FUNGSI

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai fungsi sebagai berikut :

  1. penyusunan program kerja di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan Pengendalian Penduduk;
  2. perumusan kebijakan teknis urusan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan Pengendalian Penduduk;
  3. pelaksanaan sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka pengarusutamaan gender, pengarusutamaan hak anak, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, peningkatan kualitas keluarga, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  4. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pengarusutamaan gender, pengarusutamaan hak anak, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, peningkatan kualitas keluarga, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  5. fasilitasi kelembagaan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, peningkatan kualitas keluarga, pengendalian penduduk dan keluarga berencana berbasis masyarakat;
  6. koordinasi, fasilitasi, penyediaan, pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak;
  7. pemenuhan hak-hak anak dalam peningkatan kualitas hidup anak;
  8. fasilitasi penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  9. fasilitasi pemetaan perkiraan pengendalian kuantitas penduduk;
  10. pelaksanaan jejaring antar instansi/lembaga/LSM;
  11. fasilitasi pengembangan desain, program, pengelolaan dan pelaksanaan advokasi KIE pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, peningkatan kualitas keluarga, pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai kearifan lokal Daerah Istimewa Yogyakarta;
  12. pengelolaan, pelaksanaan, pengembangan desain program pembangunan keluarga, Keluarga Berencana, dan kesejahteraan keluarga;
  13. pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-Keluarga Berencana, pembangunan keluarga, melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
  14. peningkatan kualitas sumberdaya manusia pengarusutamaan gender, pengarusutamaan hak anak, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, peningkatan kualitas keluarga, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  15. pelaksanaan kegiatan ke Tata Usahaan;
  16. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
  17. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Berdasarkan perda tersebut unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak, Dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2), terdiri dari:

  • Kepala Dinas.
  • Sekretariat terdiri sub bagian Program, sub bagian Keuangan, dan sub bagian Umum.
  • Bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan terdiri dari Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Pengarusutamaan Gender serta Seksi Data, Informasi, Gender dan Kerjasama.
  • Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak, Seksi Perlindungan Perempuan dan Perlindungan serta Seksi Pemenuhan Hak anak.
  • Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  terdiri dari Seksi Pengendalian Penduduk, serta Seksi Keluarga Berencana,
  • Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga terdiri dari Seksi Keluarga Sejahtera serta Seksi Advokasi dan Komunikasi, Informasi, Edukasi.
  • UPT.
  • Kelompok Jabatan Fungsional.

 

Informasi lebih lengkap mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk DIY dapat di unduh

 

Kontak Kami

Jl.Tentara Rakyat Mataram No.31 Yogyakarta 55231 Indonesia
dp3ap2@jogjaprov.go.id
(0274) 562714
(0274) 558402
http://www.dp3ap2.jogjaprov.go.id

Kunjungan

  • Jumlah Pengunjung Online

  • 7
  • Hari Ini

  • 163
  • Bulan Ini

  • 3.077
  • Total Kunjungan

  • 152.617